Reformasi Pelayanan Publik: Telaah Nalar Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Oleh: Dodi Faedlulloh

Kesehatan merupakan salah satu faktor fundamental dalam pembangunan manusia. Warga yang sehat adalah cerminan negara yang sehat pula. Maka sudah selayaknya kesehatan menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia. Maka kesehatan menjadi ihwal penting untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat.

Adalah kewajiban dan tanggungjawab negara dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi tiap warganya, karena kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap manusia. Namun realitas berpemandangan berbeda. Masih banyak dan mudah ditemukan warga, khususnya kaum marjinal yang kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan yang baik dan berkeadilan sosial. Konteks Indonesia pun demikian, bukan satu-dua cerita warga miskin yang ditolak oleh fasilitas-fasilitas kesehatan. Dalam glosarium Marxian, kesehatan yang notabene hak dasar manusia dikomodifikasi menjadi bak barang dagangan. Siapa yang punya uang, dialah yang berhak membeli kesehatan.

Tahun 2014 ini memang pemerintah mulai melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai upaya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terlepas dari masih semrawutnya proses transisi BPJS, secara substansial kita bisa menilik orientasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti apa. Logika yang dibangun dalam penyelenggaraan BPJS adalah asuransi. Padahal asuransi secara konsep selalu merujuk pada bisnis perlindungan secara finansial untuk suatu kejadian yang tidak terduga dari apa yang diasuransikan dengan cara membayar premi yang sudah diatur sedemikian rupa. Hal ini secara eksplisit cukup kentara aspek bisnisnya. Memang ada ihwal penyematan nilai gotong-royong yang dimanifest dalam subsidi silang, namun tetap muasal, atau latar belakang yang menyemangati BPJS ini tak lain adalah komodifikasi kesehatan. Belum lagi ada pengkelasan dalam pemilihan fasilitas kesehatan yang dipilih warga. Padahal bila menilik UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan pelayanan kesehatan termasuk golongan barang publik (public goods).

Sejarah Perjuangan Koperasi: Sebuah Pengantar

Oleh: Dodi Faedlulloh

Konon di Indonesia koperasi selalu disebut-sebut sebagai sokoguru ekonomi Indonesia. Berarti koperasi dijadikan sebagai penyangga utama roda perekonomian di Indonesia. Sebagai penyangga, idealnya kontruksi yang dibangun haruslah kokoh. Tapi dalam praktik nyata, konteks di negeri pertiwi, capaian kualitas koperasi belum bisa dikatakan memuaskan. Secara kuantitatif dari ratusan ribu koperasi di Indonesia belum bisa menyumbangkan PDB lebih dari 2%. Implikasi dari situasi ini, maka tak heran pandangan umum memandang koperasi sebagai sesuatu yang antara ada dan tiada. Di sisi lain koperasi sering dipuji dengan untaian jargon ekonomi kerakyatannya, namun di sisi lain pula, koperasi seolah ternafikan. Koperasi tidak begitu dilirik sebagai hal yang potensial bagi pemerintah maupun masyarakat.

Citra koperasi semakin tak berarah saat Orde Baru berkuasa. Lewat berbagai kebijakannya, justu malah melemahkan koperasi dari dalam dan berimbas pada kesalah-pahaman cara pandang masyarakat dalam menilai koperasi. Padahal catatan sejarah gerakan koperasi penuh dengan perjuangan manusia dalam menuju martabat kemanusiaannya.

Sekali Lagi, Koperasi dan Ideologi: Tanggapan Untuk Firdaus dan Suroto

Oleh: Dodi Faedlulloh

Dua tulisan menarik ditulis oleh Kawan Firdaus yang kemudian direspon  Kawan Suroto tentang relasi koperasi dengan ideologi. Dalam catatan pendeknya Firdaus memberi kritik tentang gagasan koperasi sebagai ideologi yang berdiri sendiri, yang sering di-campaign Suroto pada beberapa kesempatan. Hal ini ditolak Firdaus karena unsur konstitutif koperasi tidak memadai sebagai ideologi, khususnya dalam ranah penataan sosial-politik. Pendeknya, maka koperasi tak lain adalah bagian dari sistem yang lebih besar, atau ideologi tertentu.

Menanggapi kritik tersebut, Suroto menjelaskan justru koperasi adalah ideologi alternatif dan beyond dari ideologi-ideologi besar yang ada hari ini. Koperasi memiliki konsep nilai, oleh karenanya koperasi merupakan sistem pemikiran. Dengan kecenderungan fondasionalisme, meminjam analisa Macpherson, Suroto menjelaskan koperasi bisa diterima oleh semua ideologi: dari yang kanan mentok, sampai kiri mentok. Berarti koperasi itu flexible, memiliki kekenyalan sehingga bisa bertahan hidup lintas ideologi. Akhirnya koperasi menjadi penyelamat segala masalah, karena bagi Suroto, “ideologi koperasi ini memerangi kehilangan pertarungan besar dari perjuangan liberalisme, konservatisme, sosial demokrasi, marxisme dan juga anarkisme.”

Zakat

Oleh: Dodi Faedlulloh 

Sosialisme, kata tersebut masih terdengar dan terkesan menyeramkan. Beda hal dengan term zakat, sebuah kata yang manis dan indah, khususnya bagi mereka yang muslim. Para borjuis pun larut dalam agenda pembersihan hartanya via zakat ini. Ketika sang hartawan itu lari berliku-liku dan sembunyi untuk menggemplang pajak tapi justru malah bertelanjang saat berbagi sebagian hartanya untuk zakat. Ada beberapa kerumitan dalam menjelaskan permukaan/fenomena ini. Mungkin karena ada janji surga atau karena habitus masyarakat kita yang doyan dalam hal simbolis-simbolis. Tampaknya akan lebih gagah bagi si riya menggelontorkan dana jutaan rupiah untuk shodakoh, zakat dan sebagainya daripada ratusan juta untuk membayar pajak, walaupun dalam kasus yang sama: sama-sama didengar dan dilihat khalayak luas. 

Owen, Koperasi dan Jalan Lain Selain Kapitalisme

Oleh : Dodi Faedlulloh

Membincangkan koperasi di khalayak akan menjadi suatu hal yang sulit “diterima”. Karena kata koperasi selalu diidentikan dengan unit usaha kecil untuk orang kecil dan akan selalu kecil. Banyak orang yang masih menganggap koperasi hanya mengelola toko kelontong, simpan-pinjam dan sebagainya, tidak lebih. Citra koperasi semacam itu muncul saat zaman Orde Baru. Kesalah-pahaman ini menjadi wajar karena selama 30 tahun lebih masyarakat kita telah disesatkan dalam “menterjemahkan” koperasi oleh rezim yang berkuasa saat itu. Celakanya juga warisan-warisan tentang koperasi dari rezim orde baru masih diberlakukan sampai saat ini sehingga sampai detik ini di Indonesia koperasi tidak terlalu sexy dan juga tidak renyah untuk diminati oleh banyak kalangan.

Padahal dalam sejarahnya kelahiran koperasi pertama kali di dunia adalah sebagai bentuk sistem perlawanan terhadap sistem kapitalisme yang begitu eksploitatif. Menilik kebelakang jauh-jauh hari sebelum koperasi dikenal di Indonesia, pada tahun 1770 revolusi industri merubah sejarah secara cepat. Bisa dikatakan titik awal sejarah koperasi dimulai adalah saat revolusi industri tahun 1770 di Inggris. Revolusi Industri telah mengubah cara kerja manusia dari penggunaan tangan menjadi menggunakan mesin. Dampaknya pun sangat luas bagi kehidupan manusia, yaitu seperti dibangunnya industri secara besar-besaran yang kemudian memunculkan segmentasi dan pertentangan antara golongan borjuis dan golongan pekerja (proletar). Disini adalah cikal bakal lahirnya kapitalisme modern.

Kapitalisme Sistem yang Baik ?

Oleh : Dodi Faedlulloh

Karl Marx adalah seorang yang mengkritik keras terhadap sistem kapitalisme yang mendominasi dan mengeksploitasi manusia beserta dunianya. Pemikirannya pun menyebar dan bergentayangan, sebagai inspirasi gerakan melawan kapitalisme. Tapi di balik kritikan yang dihujamkannya pada kapitalisme, Marx pun menaruh kekaguman terhadapa kapitalisme.

Baginya kapitalisme mempunyai keistimewaan, yakni naluri yang ingin terus maju dan senantiasa mengalami perubahan, kata lain kapitalisme sangat berobsesi untuk anti-mandeg. Hari ini ada yang baru, tapi esok yang baru bisa tiba-tiba menjadi jadul. Semua akses, cara digunakan agar akumulasi kapital semakin menguat. Seperti yang diungkap Marx dan Engels bahwa tidak bisa ada tanpa senantiasa merevolusionerkan perkakas produksi dan juga hubungan produksinya, dan bersamaan dengan itu pula (merevolusionerkan) keseluruhan hubungan kemasyarakatan.

Membangun Koperasi Progresif: Diskusi Imaji dengan Aidit

Oleh : Dodi Faedlulloh

“Apa yang kau tahu tentang koperasi, nak?” tanya seorang lelaki berambut klimis pada saya. Lelaki itu sering dipanggil Amat oleh kawan-kawan dekatnya. Ya, mungkin panggilan tersebut diambil dari kata Ahmad nama aslinya, Ahmad Aidit.

“Koperasi ?”

“Iya Koperasi” tegasnya kembali.

Sembari sedikit grogi saya pun menjawab pertanyaanya, “Setahu saya koperasi itu kumpulan orang yang bersatu dan bekerjasama secara sukarela serta otonom dalam mencukupi aspirasi sosial, ekonomi dan budaya”.

“Jawaban yang cukup baik untuk pemuda seperti mu, nak” ujarnya yang sedikit membuat saya merasa ge-er. “Ya, karena negeri ini memang membutuhkan tenaga dan semangat pemuda sepertimu dan wanita untuk terjun dalam kegiatan koperasi. “

Entah ada angin apa, saya yang dari tadi sore hanya duduk manis sendiri di salah satu cafe yang ada di Purwokerto. Ditemani satu cangkir kopi hitam, lima batang rokok sisa, dan laptop yang sedang dalam posisi online tiba-tiba didatangi sosok yang sering kali saya lihat foto-fotonya terpampang dalam cover-cover buku. “Aidit, iya dia Ahmad Aidit si D.N Aidit itu!” gumanan saya dalam hati. Seorang Ketua Komite Sentral Partai Komunis Indonesia kini tepat berhadapan didepan saya duduk dalam meja yang sama.