Zaman dulu Indonesia sangatlah disegani dunia internasional. Indonesia menjadi pusat perdagangan dan bahkan dikenal sebagai saudara tua oleh bangsa asing. Bahkan pemimpin-pemimpin dunia terdahulu sangat hormat terhadap bangsa ini. Misalnya saja John F. Kennedy yang membawa perasaan segan dan menunduk hormat apabila bertemu Bung Karno karena merasa kalah pamor. Namun itu dulu, kini, kini banyak para pemimpin asing datang ke Negara kita hanya beberapa jam dengan membawa arogansi yang tinggi bergaya tampak menghina bangsa ini, sungguh ironis.
Perlu diakui Bung Karno dan Pak Harto menjadi orang yang sangat disegani pada waktu itu. Mereka dianggap sebagai sesepuh yang patut dihormati di seluruh dunia. Kondisi tersebut kini berbalik total. Indonesia menjadi bangsa nomor sekian di dunia. Harkat dan martabat kita sering dilecehkan, bangsa ini menjadi kian terpuruk. Belum ada lagi pemimpin yang disegani seperti Bung Karno dan Pak Harto. Krisis kepemimpinan yang sedang melanda negeri ini menjadi salah satu hal yang harus disoroti selain sistem demokrasi yang juga salah diterapkan di Indonesia.
Indonesia dulu juga pernah punya Tan Malaka. Beliau sampai pernah di buang akibat aksi-aksinya, bahkan beliau yang pertama kali memperkenalkan konsep Republik Indonesia itu pernah dibuang dan harus berkelana di luar negeri sampai bertahun-tahun sebelum kembali ke Indonesia sesaat sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Yang patut dicermati adalah, para pemimpin ini mempunyai visi masa depan bagi kemerdekaan Indonesia, terlepas dari haluan politik masing-masing.
Untuk saat ini pemimpin yang ada adalah pemimpin yang jauh dari harapan rakyat. Tolak ukurnya sederhana, yakni tidak adanya keinginan rakyat untuk berbuat sesuatu kepada pemimpinnya. Hal ini tentu berbeda sekali dengan keadaan pada saat Indonesia baru merdeka. Yang mana, seluruh rakyat bahu membahu membantu Presiden Soekarno untuk menjalankan roda pemerintahan setelah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Begitu pula zaman sebelum merdeka. Jenderal Soedirman dan pasukannya mendapat bantuan penuh dari rakyat berupa kebutuhan logistik saat melakukan perang gerilya melawan penjajah. Kalau sekarang kan tidak seperti itu. Justru yang terjadi adalah maraknya aksi protes dari masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat. Ini membuktikan bahwa pemimpin saat ini bukanlah pemimpin yang dikehendaki rakyat. Meskipun mereka dipilih melalui mekanisme yang sesuai dengan undang-undang.
Kini tak hanya krisis kepemimpinan saja yang melanda bangsa kita, semua aspek berubah situasi menjadi krisis. Dari sudut pandang ekonomi, moral, birokrasi, militer, pendidikan, dan kebudayaan menjadi tantangan untuk masa depan bangsa kita.
Perubahan aspek sosial tidak hanya terjadi di intern bangsa kita sendiri, untuk saat ini krisis global melanda dunia dan tentunya sangat menghancurkan stabilitas bangsa kita khususnya dibidang perekonomian. Untuk itu sudah saatnya Negara kita memiliki pemimpin yang mampu melepaskan bangsa kita dari jeratan krisis-krisis yang melanda diri kita.
Banyak pengamat yang mengatakan bahwanya masalah-masalah yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh krisis multidimensi, baik itu krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial budaya dan lain-lain. Bila dianalisa lebih lanjut, substansi dari yang menjadi akar permasalahan dari krisis multi dimensi tersebut adalah timbulnya krisis kepercayaan yang semakin lama semakin membesar. Rakyat semakin kehilangan kepercayaan terhadap elemen-elemen yang terkait dalam kehidupan bernegara, baik itu kepercayaan terhadap para pemimpinnya, kepercayaan terhadap aparat penegak hukumnya, kepercayaan terhadap jajaran birokrasi pemerintahannya, kepercayaan terhadap sistem yang ada, kepercayaan terhadap sesama warga negara dan yang paling parah bangsa Indonesia semakin kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri sebagai suatu bangsa yang sebetulnya merupakan suatu bangsa yang besar dengan sumber daya yang luar biasa. Krisis kepercayaan tadi menimbulkan hilangnya harapan rakyat Indonesia terhadap masa depannya. Bangsa yang tidak berpengharapan sangat sulit untuk turut serta secara efektif di dalam pembangunan.
Ada tiga hal yang menyebabkan timbulnya krisis kepercayaan tersebut. Pertama, maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di negara ini. Perlu diketahui Indonesia adalah negara no. 6 terkorup di dunia. Bahkan sampai ada kelakar yang mengatakan bahwa sebetulnya Indonesia adalah negara no.1 terkorup di dunia, tapi ketika belum diumumkan, utusan dari Indonesia sudah mendatangi lembaga tersebut untuk melakukan suap sehingga Indonesia bisa turun ke posisi 6. Begitu berakarnya KKN tersebut sehingga timbul anggapan bahwa KKN sudah merupakan budaya di Indonesia dan tidak dapat dihilangkan. Budaya KKN memang telah merasuki seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa ini dari tingkatan teratas sampai tingkat terendah. 3 aspek yang menyangkut kesempurnaan seorang manusia adalah jasmani, rohani dan akal. Di Indonesia, jasmani diurusi oleh Departemen Kesehatan, rohani oleh Departemen Agama dan akal oleh Departemen Pendidikan. Ironisnya justru di ketiga departemen tersebut disinyalir mengalami praktik KKN yang paling parah. Jadi 3 aspek yang menyangkut kesempurnaan seorang manusia Indonesia diurusi oleh departemen yang paling bobrok. Sungguh ironis.
Masalah kedua adalah, rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat. Jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat, bayangkan saat ini di Indonesia ada sekitar 10,3 juta pengangguran penuh di Indonesia. Belum lagi yang berstatus setengah penganggur yang jumlahnya diperkirakan sekitar 36 juta orang. Makin meningkatnya pengangguran tersebut diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak sanggup menyerap tenaga kerja yang dihasilkan setiap tahunnya. Tidak jelasnya arah kebijakan pemerintah juga berperan dalam masalah ini. Di sektor pertanian misalnya, kemarin-kemarin sempat produk pertanian impor seperti beras, gula, kedelai, daging sapi, buah-buahan dan lain-lain, dengan mudahnya masuk ke Indonesia dengan harga yang murah sehingga produk pertanian dalam negeri kesulitan untuk bersaing. Produk impor tersebut dapat dijual dengan harga murah bukan karena petani di luar negeri lebih efisien dari petani kita. Kalau diteliti produk pertanian tersebut dijual di negerinya bahkan dengan harga yang lebih mahal dari produk pertanian di Indonesia. Namun karena produksi mereka berlebih dan pemerintah negara tersebut berupaya untuk melindungi harga produk pertaniannya maka kelebihan tersebut diekspor ke negara lain termasuk Indonesia dengan harga murah. Negara lain yang menjadi sasaran produk impor tersebut cukup cerdik dengan menerapkan bea masuk yang sesuai sehingga harga produk pertanian di negara tersebut tidak terganggu dan petani terlindungi. Namun di Indonesia, kebanyakan produk-produk impor tersebut dapat masuk dengan leluasa tanpa dikenai bea masuk sehingga harga produk pertanian dalam negeri menjadi terganggu. Bayangkan berapa banyak tenaga kerja yang mampu diserap jika produk pertanian tersebut mampu kita produksi sendiri dan produk impor dapat ditekan seminimal mungkin. Kondisi-kondisi inilah yang mengakibatkan kesejahteraan rakyat semakin menurun, dan bagaimanapun masalah kesejahteraan rakyat memegang peranan dalam makin menurunnya tingkat kepercayaan rakyat.
Masalah ketiga adalah penegakan hukum yang masih sangat lemah. Pada zaman orde baru, hukum nyata-nyata digunakan sebagai alat kepentingan politik rezim Soeharto. Setelah memasuki orde reformasi, harapan rakyat Indonesia akan terciptanya proses penegakan hukum yang lebih baik ternyata masih tinggal harapan. Rakyat pun tahu bahwasanya sekarang pun para pejabat yang terkena kasus korupsi ternyata kebal hukum. Seolah olah hukum hanya berlaku untuk orang-orang kecil saja, lihat saja hukuman antara orang yang mencuri ayam saja ternyata lebih berat dibanding dengan hukuman bagi para pencuri uang rakyat. Lemahnya kepastian hukum di Indonesia ini juga menyebabkan iklim berinvestasi menjadi kurang kondusif dan rawannya terjadi konflik horizontal. Penegakan hukum terhadap para koruptor, para pencuri kayu, pencuri ikan dan pelaku penyelundupan yang telah merugikan negara demikian besar juga masih sangat lemah. Lemahnya penegakan hukum ini juga membuat tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun
Kriteria Pemimpin yang Dibutuhkan Saat Krisis Multi Dimensi
Berbicara mengenai pemimpin yang dibutuhkan untuk saat ini (saat krisis multi dimensi) memang cukuplah rumit. Ini disebabkan adanya perbedaan sudut pandang setiap orang mengenai pemimpin yang dibutuhkan saat krisis.
Meskipun demikian, ada hal-hal konvensi yang dapat diterima semua pihak tentang kualitas pemimpin dan hal ini tentunya tidak akan bisa lepas dari konsep pemimpin ideal. Dari pemaparan tentang sebab-sebab terjadinya krisis multidimensi diatas, kita dapat merumuskan kriteria seorang pemimpin yang kiranya dapat memecahkan masalah-masalah tersebut. Untuk masalah KKN, ibarat kita ingin membersihkan tembok, selalu harus dimulai dari atas terlebih dahulu baru kemudian merambat ke bawah. Demikian juga dalam pemberantasan KKN. Pemerintahan yang bersih harus dimulai dengan memberikan keteladanan dari atas, yaitu dengan memilih pemimpin yang bersih dan jujur. Apabila di tingkat paling atas sudah bersih maka selanjutnya ke bawah akan lebih mudah. Mulai dari jajaran menterinya, pegawai di tiap departemen, merambat ke kepala-kepala daerah, gubernur, walikota, bupati, sampai ke camat dan lurah. Karena itu kriteria pemimpin yang kita butuhkan kedepan adalah pemimpin yang JUJUR. Orang jujur ada 2 jenis, pertama adalah orang yang jujur namun belum pernah memiliki peluang untuk berbuat tidak jujur, dan yang kedua adalah orang yang pernah memiliki peluang untuk berbuat tidak jujur namun ia tetap konsisten pada kejujuran. Apalagi apabila saat itu ia berada di tengah lingkungan orang-orang yang tidak jujur. Tentunya jenis orang jujur yang kedua ini lebih teruji dan meyakinkan kita, dengan melihat track record yang bersangkutan selama ini. Kejujuran bisa kita lihat antara lain dari daftar kekayaannya dengan melihat perjalanan karier dan sumber penghasilannya selama ini. Tentunya secara logika kasar kita bisa memperkirakan berapa besar gaji seorang militer, berapa gaji seorang menteri, berapa gaji anggota Dewan dan lain sebagainya. Apakah sesuai dengan jumlah kekayaannya saat ini. Kita juga bisa melihat dari rekam jejak karier yang bersangkutan selama ini. Apakah pernah terindikasi korupsi, apakah pernah ada indikasi menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dari situ kita dapat melihat bagaimana kualitas kejujuran dari calon pemimpin kita.
Untuk selajutnya pemimpin itu haruslah ADIL. Prinsip keadilan juga merupakan hal mutlak dimiliki pemimpin; hal yang juga akan menjadi kesepakatan bersama tentang kriteria pemimpin yang dibutuhkan. Secara definitif, keadilan adalah "memenuhi hak-hak orang lain". Keadilan dapat juga didefinisikan sebagai "menjalankan tugas masing-masing dan tidak campur tangan dalam tugas selainnya".
Secara praktis, seorang pemimpin yang adil adalah yang selalu menetapkan keputusan berdasarkan undang-undang ataupun hukum yang berlaku dan selalu berpihak serta membela kaum lemah. Kemudian, seorang pemimpin dapat dikatakan adil ketika dia menyadari dirinya sebagai pelayan rakyat, yang diangkat berdasarkan prosedur demokratis dan konstitusional hanya untuk mengabdikan diri sepenuhnya pada rakyat. Karena, sesuai dengan prinsip demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
Bangsa Indonesia memiliki potensi yang demikian besar yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Potensi tersebut adalah sumber daya alam yang luar biasa dan pasar dalam negeri yang demikian besar, yang juga dapat digunakan sebagai bargaining power dalam melakukan kerjasama dengan negara lain. Oleh karena itu dibutuhkan visi yang jelas dari tiap kebijakan yang dilakukan. Kebijakan tersebut tidak dapat dibuat dan dilakukan secara terpisah namun harus merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan baik dan mempunyai arah yang jelas. Dalam menghadapi perkembangan dunia yang begitu dinamis, dimana perubahan terjadi begitu cepat, juga dibutuhkan pemimpin yang dapat mengelola perubahan tersebut dengan baik. Sehingga ke depan kita memerlukan pemimpin yang CERDAS, yang mampu melihat dan memanfaatkan segenap potensi yang kita miliki, mengelola setiap perubahan yang terjadi dengan baik, dan menyatukan arah semua kebijakan dari tingkat di bawahnya untuk menghasilkan keputusan yang efektif dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Pemimpin ideal haruslah seorang yang memiliki tingkat intelektualitas memadai. Apa yang dimaksud bukan soal jumlah atau tingginya gelar formal. Yang dimaksud adalah keluasan, kedalaman, dan kepekaan wawasan menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Keluasan, kedalaman, dan kepekaan wawasan ini pada akhirnya akan tercermin pada tiap kebijakan yang akan diambil.
Pemimpin yang cerdas akan menghasilkan kebijakan-kebijakan cerdas, yang tentu saja setelah melalui analisis-analisis mendalam. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, dia tentu saja tidak akan mengalami kesulitan ketika menganalisis segala macam persoalan sangat rumit sekalipun, untuk kemudian menemukan strategi menyelesaikannya
Dibutuhkan keberanian untuk menciptakan proses penegakan hukum yang tegas. Karena itu ke depan pemimpin kita harus BERANI menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Keberanian ini tentunya harus didukung oleh track record yang baik dari yang bersangkutan dalam masalah hukum. Bagaimana mungkin seorang pemimpin akan memiliki keberanian untuk melakukan proses penegakan hukum yang tegas apabila yang bersangkutan sendiri memiliki indikasi terlibat kasus pelanggaran hukum atau tindak pidana.
Dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa kriteria pertama pemimpin yang kita butuhkan adalah JUJUR dan ADIL. Namun jujur dan adil saja tidak cukup, karena orang jujur dan adil tapi bodoh dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bermaksud tidak baik, karena itu selain jujur juga harus CERDAS. Tapi jujur dan cerdas saja belum cukup kalau tidak berani berbuat dan tidak berani mengungkapkan kebenaran. Karena itu selain JUJUR, ADIL dan CERDAS juga harus BERANI. Dengan kriteria pemimpin tersebut, kita berharap tiga akar permasalahan bangsa ini dapat dipecahkan, setidaknya akan memberikan sinyal perubahan ke arah yang lebih positif sehingga rakyat Indonesia akan timbul kembali kepercayaan dan pengharapan akan masa depannya. Dengan timbulnya harapan dari seluruh bangsa Indonesia maka proses pembangunan akan dapat dijalankan secara lebih cepat dan lebih efektif untuk menuju Indonesia yang lebih baik. []
0 komentar:
Posting Komentar