Resolusi Revolusi 2010

Oleh : Dodi Faedlulloh

Tahun baru tiba, euphoria kegembiraan yang termanifestasikan berupa pesta kembang api mencerminkan kegembiraan dari sebagaian masyarakat. Tak ada yang salah dengan pesta, ya setidaknya sedikit melunturkan dan menghilangkan beberapa permasalahan yang pernah terjadi ditahun 2009 dan setelahnya berharap semoga ditahun yang akan datang permasalahan-permasalahan itu sirna. Hampir disemua sudut kota berpesta termasuk diantaranya pesta tahun baru yang diselenggarakan oleh djarum black disalah satu tempat hiburan malam di Kota Purwokerto. Saya pun ikut serta, saya menyengajakan pergi keluar di malam tahun baru bersama anak-anak kontrakan berkeliling-keliling Kota Purwokerto, dan tidak seperti biasanya hampir semua ruas jalan macet total. Dipinggiran jalan yang saya lewati saya melihat mobil-mobil berwarna hitam berjejer bertuis djarum black, yah mereka adalah black car community Purwokerto. Walaupun saya menikmati malam itu tapi akhirnya saya “menyerah” dengan kemacetan yang ada, dan saya pun terpaksa ditengah pejalanan mengajak anak-anak yang lain untuk kembali ke kontrakan tercinta. Saya yakin kegembiraan dan pesta ini hanya sementara, hanya untuk mengusir kepenatan yang ada karena sejatinya masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan sebagai manusia apalagi untuk bangsaku ini, masih banyak permasalahan yang menyelimuti Indonesia. Semoga ditahun baru ini bangsaku bisa menatap masa depan lebih optimis.

Satu Januari dan Harapannya

Akhirnya kita berada di babak baru kehidupan, 2010 sudah dimulai hari ini (01/01/2010). Banyak harapan dalam benak kita sebagai masyarakat Indonesia, dan salah satunya tentu adalah perbaikan bangsa kita. Patutnya tahun 2009 harus dijadikan sebagai refleksi kehidupan. Banyak kasus yang muncul kepermukaan dan sangat melukai hati masyarakat, diantaranya dua masalah besar yang sampai ini belum jelas penyelesaiannya yakni masalah skandal bank century dan dugaan kriminalisasi KPK yang tentu harus segera dituntaskan.

2010 sebagai momen yang penting bagi pemerintah untuk segera berbenah, issu good governance yang sudah dirintis harus benar-benar segera diimplementasikan agar tak ada lagi kesalahan-kesalahan fatal yang dapat merugikan negara. Dengan adanya good governance diharap bisa memberantas penyakit laten yang sering menghinggap para pejabat kita yaitu korupsi. Korupsi sudah kita kutuk sebagai kejahatan ekonomi dan politik yang sangat luar biasa. Penulis adalah salah seorang dari ratusan juta masyarakat lainnya yang merasa bingung dan heran entah kenapa korupsi sangat sukar diberantas di Indonesia. Istilah “maling teriak maling” juga menjadi pemandangan yang tak indah di dunia pemerintahan kita. Ada orang berteriak-teriak memberantas habis korupsi, tetapi ketika orang itu menduduki suatu jabatan malah lebih agresif dalam melakukan tindakan korupsi.

Salah satu cara pencegahan yang dipaparkan oleh KPK sebagai institusi pemberantas korupsi di Indonesia yang juga sempat dilemahkan oleh penjahat kelas kakap beberapa waktu lalu adalah teladan dari seorang pemimpin. Yakni agar dalam suatu wadah organisasi tidak terjadi korupsi diperlukan keteladanan pemimpin yang harus bersih dari segala bentuk KKN dan juga yang memiliki sense of crisis. Yang jadi pertanyaannya kali ini punyakah kita pemimpin yang seperti itu ? Untuk ranah dunia politik seharusnya kita punya pemimpin yang seperti dipaparkan tadi, jabatan pemimpin politik di Indonesia adalah hasil dari demokrasi yakni hasil dari suara rakyat yang mempunyai legitisimasi yang kuat. Suara rakyat dalam dunia demokrasi adalah ibarat suara Tuhan yang dimana bila sang pemimpin terpilih mendapat amanat untuk memegang pimpinan harus dijalankan dengan baik bila tidak tidak dijalankan dengan amanat maka sang pemimpin terpilih akan mendapatkan dosa yang besar.

Selanjutnya 2010 sebagai suatu babak untuk lebih menjunjung tinggi supremasi hukum. Seperti yang kita ketahui saat ini muncul skeptisisme yang besar dari publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ya lagi-lagi bentuk ketidak adilan hukum muncul dalam dunia pemberantasan korupsi di jajaran pejabat tinggi. Pejabat (lebih tepatnya penjahat) dan koruptor kelas kakap tetap bisa bebas berkeliaran dan bahkan sanggup mengontrol dan mengendalikan aparat penegak hukum, sementara dilain tempat bahkan banyak kasus pemenjaraan terhadap orang miskin yang melakukan pencurian demi kelangsungan hidupnya. Ironis memang ! Kalau kita memang benar-benar negara hukum patutnya hal yang sangat melukai rakyat seperti ini tak perlulah terjadi. Atau memang benar seperti apa yang diungkapkan oleh Dadang [1] kalau saat ini Indonesia bukanlah negara hukum melainkan “Negara Terhukum” dimana orang-orang yang terlibat kasus tindakan korupsi dan pelanggaran HAM kelas kakap tidak akan pernah tersentuh oleh hukum. Orang-orang terhukum menemukan surganya di Indonesia, karena hukum disini bisa diperjualbelikan dan mereka yang mudah dapat meoloskan diri dari jeratan hukum.

Reformasi telah berlalu, bukannya menjadi lebih baik, nasib bangsa kita yang kaya raya ini justru semakin terjatuh. Jatuh tapi malah menjadi terlelap, terlelap dalam mimpi-mimpi yang tak jelas apakah akan menjadi nyata atau hanya angan-angan saja. Walaupun sudah sedikit terlambat (hampir 12 tahun pasca reformasi) di tahun 2010 ini harus segera melakukan perubahan. Tapi untuk kali ini perubahan tersebut haruslah radikal, revolusioner total dan tidak setengah-setengah seperti reformasi. Saat ini kita seakan menunggu detik-detik kematian reformasi, jadi yang dibutuhkan saat ini bukanlah lagi reformasi tapi revolusi. Oleh karena itu sebuah harapan dari rakyat tiada lain ditahun ini adanya komitmen elit pimpinan nasional kita (presiden). Komitmen memenuhi janji-janji saat masa kampanyenya yang diantaranya untuk mensejehterakan rakyat Indonesia, memberantas tindakan korupsi, dan menegakan hukum. Dari sana sang presiden harus bisa lebih berani untuk segera berbenah dan melakukan perubahan terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Suara Tuhan (suara rakyat) harus dijalankan dengan baik bila tak ingin mendapatkan dosa besar (kekecewaan publik yang dapat menurunkan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin). Cita-cita politik seorang presiden atau pemimpin tiada lain adalah cita-cita dan kehendak politik rakyatnya, bukan lagi cita-cita dan kehendak partai, keluarga atau golongannya. Kalau seorang presiden masih berada dalam kendali partai, keluarga dan golongannya maka (maaf) dia tidak pantas untuk memimpin. Akhir kata dari penulis mengucapkan selamat tahun baru semoga tahun ini semuanya bisa menjadi lebih baik. Amin.

Footnote

[1] Rusbiantoro, Dadang.2008 ,Generasi MTV, Yogyakarta : Jalasutra, hal 168.